FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DAN KETERLAMBATAN OTONOMI DAERAH

Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat-sehat saja, dan saya do’akan kepada siapa pun yang telah membaca artikel ini, supaya:

1. Yang belum dapat jodoh, semoga segera dapat jodoh. Aamiin….
2. Yang belum dapat pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Aamiin….
3. Yang sedang bekerja, mudah-mudahan rezkinya makin melimpah. Aamiin….
4. Yang sedang belajar, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Aamiin….

WAHYUDIANSYAH.COM – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dan Keterlambatan Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Penerapan otonomi daerah menjadi salah satu wujud demokratisasi yang memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam memberikan respon terhadap permasalahan yang ada di daerahnya. Capaian utama otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam upaya mencapainya, otonomi daerah memiliki beberapa faktor keberhasilan dan faktor penghambat. 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia, diantaranya:

1) Faktor Sumber Daya Manusia: Manusia sebagai pelaku pemerintahan daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengurus rumah tangga daerah demi tercapainya tujuan.

2) Kemampuan Struktural Organisasi: Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

3) Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat: Pemerintah daerah harus mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan. 

4) Kemampuan Keuangan Daerah: Keuangan daerah harus mampu mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 

5) Faktor Anggaran: Sebagai alat utama dalam pengendalian keuangan daerah, sehingga dibutuhkan rencana anggaran yang tepat guna. 

6) Faktor Peralatan: Setiap alat yang digunakan harus mampu memperlancar kegiatan pemerintah daerah.

7) Manajemen yang Baik: susunan organisasi beserta pejabat, tugas,dan wewenang harus memiliki hubungan yang baik dalam rangka mencapai tujuan.

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, dapat saya simpulkan bahwa keberhasilan dalam perkembangan otonomi daerah adalah terciptanya SDM yang berkualitas dengan bekal keahlian khusus yang telah diberikan. Yang mana nantinya keahlian yang telah dimiliki ini akan memudahkan setiap orang dalam terjun kedalam dunia pekerjaan. Selain itu, ada peran pentng pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dengan adanya berbagai lapangan pekerjaan yang dibuka diharapkan dapat memangkas atau bahkan mengatasi permasalahan pengangguran di negara ini. Dilansir oleh CNN INDONESIA tercatat bahwa pengangguran di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,86 % dan jika dirinci ada 8,42 juta pengangguran yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, keberhasilan pemerintah dalam hal otonomi daerah bisa dilihat dari tinggi rendahnya kehidupan masyarakatnya, salah satunya adalah pada bidang pekerjaan. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan yang ada tentunya diharapkan adanya Manajemen yang baik, mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintahan desa agar tujuan untuk mensejahterakan rakyat dapat tercapai. Selain itu, harapan dari keberhasilan otonomi daerah ini adalah meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, fasilitas lengkap hendaknya tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat daerah perkotaan saja tetapi juga untuk masyarakat yang berada di daerah pedesaan, khususnya desa-desa terpencil.

b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, diantaranya:

1) Komitmen Politik: Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi.

2) Masih Terpaku pada Sentralisai: Daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pusat, sehingga mematikan kreativitas masyarakat dan perangkat pemerintahan di daerah.

3) Kesenjangan Antardaerah: Kesenjangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta intra struktur ekonomi.

4) Ketimpangan Sumber Daya Alam: Daerah yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam tetapi populasi penduduknya tinggi akan terengah-engah dalam melaksanakan otonomi.

5) Benturan Kepentingan: Adanya perbedaan kepentingan yang sangat melekat pada berbagai pihak yang menghambat proses otonomi daerah, seperti benturan keinginan pimpinan daerah dengan kepentingan partai politik.

6) Keinginan Politik atau Political Will: Keinginan politik yang tidak seragam dari pemerintah daerah untuk menata kembali hubungan kekuasaan pusat dan daerah.

7) Perubahan perilaku elit lokal: elit lokal mengalami perubahan perilaku dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena pengaruh kekuasaan yang dimilikinya.

Dari beberapa point penghambat pelaksanaan otonomi daerah tersebut dapat di simpulkan bahwa populasi penduduk yang tinggi dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah, tingginya populusi penduduk ini bisa dilatarbelakangi oleh migrasi, urbanisasi atau bahkan transmigrasi penduduk. Adanya permasalahan tersebut membuat jalannya otonomi daerah melambat, misalkan saja kita lihat kehidupan di kota Jakarta yang mana penduduknya begitu padat, tempat tinggal yang tidak layak huni bahkan ada yang tinggal atau tidur hanya beralaskan kardus, itu semua dampak dari adanya perpindahan penduduk, baik secara migrasi, urbanisasi maupun transmigrasi. Sedangkan untuk penduduk aslinya mungkin hanya beberapa persen saja, selebihnya adalah para penduduk pendatang yang bermukim disana. Inilah salah satu contoh penghambat otonomi daerah untuk daerah tersebut. Selain itu, pengaruh politik juga dapat menghambat perkembangan otonomi daerah, hal ini terlihat dari beberapa anggaran daerah untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat yang di potong oleh pemerintah atas usul kaum elit politik. Saat terjadi bencana Covid-19 kemarin pertumbuhan ekonomi begitu menurun, ditambah lagi tingginya harga-harga sembako, bahkan terjadinya kelangkaan dirasakan oleh masyarakat yang ekonominya kebawah. Belum lagi anggaran yang ada untuk daerah-daerah justru dikurangi dengan alasan untuk mengantisipasi dampak menyebarnya wabah Covid-19. Untuk itu, antisipasi penghambat otonomi ini adalah dengan melakukan pendataan penduduk disetiap daerahnya dengan baik dan benar, selain itu diharapkan adanya peran serta pemerintah dalam mengawasi persediaan pangan atau kebutuhan sehari-hari di pasaran, dan apabila terjadi dampak kelangkaan maka ada solusi cepat yang diberikan.

AKHIR KATA

Mungkin itu saja yang dapat mimin bagikan mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dan Keterlambatan Otonomi Daerah. Yang mana Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Penerapan otonomi daerah menjadi salah satu wujud demokratisasi yang memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam memberikan respon terhadap permasalahan yang ada di daerahnya..

Terakhir semoga artikel sederhana ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian dimanapun berada dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan didalam penulisan atau ada kalimat yang sulit untuk dipahami, agar sekiranya dapat memakluminya.

Berbagi :